RAJAWALINEWS – Rabat – Menanggapi situasi terkini di kawasan Timur Tengah, khususnya terkait konflik yang melibatkan milisi Houthi di Yaman dan Arab Saudi, Raja Maroko Mohammed VI mengeluarkan pernyataan resmi pada Sabtu, 26 September 2026.
Berikut pernyataan resmi yang diterima media dari kantor pemerintahan Kerajaan Maroko.
Berikut Pernyataan Kantor Kerajaan:
“Yang Mulia Raja Mohammed VI, semoga Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada-Nya, telah menyampaikan dua pesan kepada Penjaga Dua Masjid Suci Islam, Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud, Penguasa Kerajaan Arab Saudi, serta kepada Yang Mulia Putra Mahkota Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi sekaligus Perdana Menteri, menyusul serangkaian serangan yang dilakukan oleh milisi Houthi.
Dalam pesan tersebut, Yang Mulia Raja menegaskan:
‘Setia pada ikatan agama dan sejarah, takdir bersama, serta hubungan persaudaraan yang kokoh yang menyatukan kita secara pribadi, keluarga kita, maupun kedua bangsa kita yang bersaudara, saya menyampaikan pesan kepada Anda dalam situasi sulit yang tengah dihadapi negara tercinta Anda. Tanggung jawab sejarah, nilai-nilai keagamaan, dan pertimbangan strategis mengharuskan kita semua untuk berdiri bersama dalam membela hak, kedaulatan, keamanan, serta tempat-tempat suci bangsa.’
Yang Mulia Raja menyampaikan keprihatinan dan perhatian mendalam atas serangkaian serangan yang disebutnya sebagai serangan tercela yang dilakukan oleh milisi Houthi terhadap Kerajaan Arab Saudi. Serangan tersebut menyasar fasilitas sipil dan ekonomi, infrastruktur vital, serta kota-kota dan kawasan permukiman.
Yang Mulia Raja menegaskan bahwa rasa kecaman semakin kuat karena serangan tersebut tidak hanya menyasar fasilitas dan warga sipil, tetapi juga mencakup upaya yang dinilai putus asa, tercela, dan keji terhadap tempat-tempat paling suci di muka bumi dan paling sakral bagi hati setiap Muslim, yaitu Mekkah dan Madinah.
Serangan-serangan tercela dan upaya putus asa yang ditujukan untuk merusak keamanan, stabilitas, serta kesejahteraan rakyat Arab Saudi yang berani, menurut Yang Mulia Raja, bukan sekadar merupakan agresi terhadap Kerajaan Arab Saudi, rakyatnya yang murah hati, serta para penduduknya.
Serangan tersebut juga merupakan agresi terang-terangan terhadap perasaan lebih dari 1,8 miliar umat Islam di seluruh penjuru dunia.
Yang Mulia Raja menambahkan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap nilai-nilai dan prinsip agama Islam yang suci, yang menjunjung tinggi perdamaian, toleransi, serta kesucian darah, kehormatan, dan tempat-tempat suci.
Atas nama pribadi dan seluruh rakyat Maroko, Yang Mulia Raja menyampaikan kepada Raja dan Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi:
‘Kami mengecam tindakan kriminal tersebut. Milisi Houthi dan pihak-pihak yang mendukung, mendanai, serta mempersenjatai mereka memikul tanggung jawab penuh atas tindakan tersebut. Kami meminta pertanggungjawaban mereka di hadapan Allah, sejarah, dan hukum internasional, termasuk atas konsekuensi berupa sanksi internasional yang mungkin timbul.’
Yang Mulia Raja menegaskan bahwa:
‘Keamanan dan stabilitas Kerajaan Arab Saudi, sebagaimana keamanan negara-negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) lainnya, tidak dapat dipisahkan dari keamanan Kerajaan Maroko. Setiap agresi terhadap Arab Saudi merupakan agresi terhadap Maroko.
Kami memandang dukungan kepada saudara-saudara kami di Kerajaan Arab Saudi dan negara-negara Arab di kawasan Teluk sebagai bentuk dukungan terhadap kebenaran dan legitimasi. Membela kepentingan tertinggi mereka juga merupakan bentuk pembelaan terhadap kepentingan strategis kita bersama.’
Yang Mulia Raja juga menegaskan bahwa Maroko senantiasa berdiri bersama Kerajaan Arab Saudi dalam menghadapi berbagai ancaman yang dihadapinya menyusul tindakan milisi teroris dan separatis serta kekuatan-kekuatan regional yang mendukung mereka.
Menurut Raja Mohammed VI, kelompok-kelompok tersebut menargetkan keamanan negara-negara tetangga dan lingkungan regionalnya dengan pandangan sempit dan destruktif, yang bertujuan merusak keamanan seluruh kawasan, mengganggu stabilitas yang dinikmati negara-negara di kawasan, serta mengancam jalur-jalur pelayaran vital yang memiliki arti sangat penting bagi perekonomian global maupun keamanan navigasi maritim internasional.
Yang Mulia Raja kemudian menyatakan:
‘Dengan berbagi penilaian strategis ini kepada Anda, kami menegaskan kembali bahwa berlanjutnya tindakan agresi tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan resolusi-resolusi PBB yang relevan, khususnya Resolusi 2216 (2015), yang menuntut penarikan milisi, penyerahan senjata, serta penghentian kekerasan.
Demikian pula Resolusi 2722 (2024), yang menuntut agar mereka segera menghentikan serangan terhadap pelayaran dan navigasi maritim.
Penargetan terhadap wilayah sipil, infrastruktur ekonomi, serta tempat-tempat suci juga merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum humaniter internasional serta konvensi dan kebiasaan internasional, dan tindakan tersebut tidak boleh dibiarkan tanpa pertanggungjawaban.’
(Tim Red)
