Kabid Humas Polda Su Keberatan Judul Berita
\n” Pemanggilan K<\/p>\n
Rajawalinews – TEBING TINGGI – Rabu 23 April 2025
\nPenanganan perkara dugaan penganiayaan yang melibatkan Satam JM, seorang jurnalis sekaligus anggota Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI), kini menjadi perhatian publik. Pemanggilan klarifikasi oleh Polres Tebing Tinggi menuai kritik karena dinilai tidak profesional, sarat kejanggalan, bahkan diduga mengandung unsur intimidasi terhadap jurnalis.<\/p>\n
Kabid Humas Polda Sumut: \u201cJudul Berita Menyudutkan Polisi\u201d<\/p>\n
Menanggapi pemberitaan berjudul \u201cPemanggilan Klarifikasi oleh Polres Tebing Tinggi Dinilai Tidak Profesional dan Terindikasi Dipaksakan\u201d, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Fery Waitantukan menyatakan keberatannya. Ia mengaku belum memperoleh informasi utuh mengenai organisasi AKPERSI, serta merasa terganggu dengan pemberitaan tersebut.<\/p>\n
\u201cSaya juga polisi, dan pemberitaan ini menyudutkan institusi kami,\u201d ujarnya saat dihubungi melalui ponsel milik anggota AKPERSI.<\/p>\n
Ketua Umum AKPERSI, Rino Triyono SH
\nmerespons singkat namun tajam, \u201cKalau Polda belum tahu soal AKPERSI, silakan cek langsung di Google. Pernyataan Kabid Humas ini justru terkesan sebagai bentuk intervensi terhadap kerja jurnalistik.\u201d<\/p>\n
Data Lokasi Berubah, Dugaan Pelanggaran Administratif Muncul<\/p>\n
Laporan pengaduan atas nama Anggraini telah teregistrasi dalam Surat Nomor: B\/580\/III\/RES.1.24\/2025\/RESKRIM tertanggal 21 Maret 2025. Dalam laporan tersebut, Satam JM dituduh melakukan penganiayaan pada 14 Maret 2025 pukul 15.30 WIB di Dusun II, Desa Paya Lombang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai.<\/p>\n
Namun, dalam surat panggilan klarifikasi kedua yang diterbitkan 17 April 2025, lokasi kejadian berubah menjadi Desa Kuta Baru. Perbedaan signifikan ini memunculkan dugaan pelanggaran prosedur serta inkonsistensi administratif oleh aparat penegak hukum.<\/p>\n
Kuasa Hukum: \u201cTuduhan Mengada-Ada, Ini Bentuk Pemaksaan Hukum\u201d<\/p>\n
Kuasa hukum Satam JM, Hendra Prasetyo Hutajulu, SH, MH, menilai tuduhan terhadap kliennya tidak berdasar.<\/p>\n
\u201cKlien kami tidak berada di lokasi saat kejadian karena sedang menjalankan tugas jurnalistik di luar kota. Ini murni bentuk pemaksaan hukum dan pencemaran nama baik. Kami akan tempuh jalur hukum hingga ke Divisi Propam dan Polda Sumut,\u201d tegas Hendra pada Senin (21\/4\/2025).<\/p>\n
Ia juga menyayangkan sikap Polres Tebing Tinggi yang dinilai mengabaikan prinsip Restorative Justice sebagaimana tertuang dalam SE Kapolri No. 8 Tahun 2021 dan Perja No. 15 Tahun 2020.<\/p>\n
Satam JM: \u201cIni Hoaks dan Fitnah, Polisi Abaikan Fakta di Lapangan\u201d<\/p>\n
Satam JM dalam keterangannya kepada awak media menyatakan bahwa tuduhan terhadapnya adalah fitnah yang tak berdasar.<\/p>\n
\u201cSaat kejadian, saya sedang bertugas di luar kota. Sementara pelapor justru menyerang rumah saya bersama keluarganya. Anehnya, polisi tidak melakukan klarifikasi atau pengecekan di tempat kejadian terlebih dahulu sebelum menerbitkan surat panggilan. Ini aneh dan tidak sesuai prosedur,\u201d tegas Satam.<\/p>\n
Laporan Lain Terbengkalai, Media Pertanyakan Standar Ganda<\/p>\n
Kritik serupa disampaikan Rudianto Purba, anggota AKPERSI sekaligus pimpinan media Gnewstv . Ia mempertanyakan lambannya penanganan laporan penganiayaan terhadap Abdul Wahab Sinambela yang telah ia layangkan jauh lebih awal.<\/p>\n
\u201cLaporan kami lebih dulu masuk, tapi tidak ada progres. Sementara kasus penuh kejanggalan ini diproses kilat. Ada apa dengan penegakan hukum kita?\u201d ungkapnya dengan nada kecewa.<\/p>\n
Kapolres Bungkam, Publik Menanti Transparansi<\/p>\n
Hingga berita ini dirilis, Kapolres Tebing Tinggi AKBP Simon Paulus belum memberikan tanggapan resmi, meski telah dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp ke nomor pribadinya.<\/p>\n
Desakan Publik: Stop Kriminalisasi Jurnalis, Tegakkan Hukum Secara Adil<\/p>\n
Kasus ini menyulut reaksi dari berbagai pihak, termasuk insan pers, praktisi hukum, dan aktivis sipil di Sumatera Utara. Mereka mendesak aparat untuk menjalankan hukum secara adil, transparan, dan tidak tebang pilih.<\/p>\n
\u201cKetika hukum mulai kehilangan arah, suara kebenaran dari publik dan pers harus menjadi penyeimbang. Jangan sampai hukum dijadikan alat untuk menekan,\u201d pungkas Sekda DPD AKPERSI Sumatera Utara KH.Rony Syahputra<\/p>\n
(Tim AKPERSI)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"