RAJAWALINEWS – Medan, 21 Mei 2025 \u2014 Harapan akan keadilan kembali dipertaruhkan. Gelar perkara kasus dugaan sindikat penipuan dan penggelapan jual beli mobil senilai Rp148 juta yang dialami Dermawan Saragih (DS) di Mapolda Sumatera Utara justru menambah luka bagi korban. Alih-alih kejelasan hukum, korban malah merasa disudutkan, sementara kinerja penyidik menuai sorotan tajam karena dinilai tidak netral dan tidak profesional.<\/p>\n
Kasus ini sebelumnya ditangani Polres Batu Bara dan dilimpahkan ke Polda Sumut. Gelar perkara digelar pada Rabu (21\/5) pukul 10.30 WIB di ruang Wasidik\/Ditreskrimum, dihadiri pelapor, kuasa hukum Herman Darwin Nasution, SH., M.Hum., jajaran penyidik, serta para saksi dan pihak terlapor. Namun, alih-alih menghasilkan keputusan hukum, gelar perkara justru membuka dugaan adanya cacat serius dalam proses penyidikan.<\/p>\n
Korban Diposisikan Sebagai Tersangka Moral<\/p>\n
Dermawan Saragih, korban sekaligus pelapor, menyatakan dirinya diperlakukan layaknya pihak yang bersalah. Saksi-saksi dari pihaknya tidak dihadirkan, dan penyidik dinilai enggan menelusuri aktor utama yang ia duga berada di balik transaksi fiktif ini.<\/p>\n
\u201cKenapa pelaku tak ditahan? Saksi saya tak dipanggil, saya malah diposisikan seolah-olah penadah. Bahkan sempat ada pernyataan aparat, \u2018karena masyarakat ceroboh beli mobil, polisi jadi repot.\u2019 Itu sangat melukai korban,\u201d ungkap Dermawan.<\/p>\n
Nama Ali Rido mencuat sebagai figur kunci. Ia diduga mengatur seluruh proses, mulai dari menawarkan unit mobil, membawa dokumen kendaraan, hingga mengarahkan Dermawan mentransfer uang ke rekening atas nama Nurhayati\u2014sosok misterius yang disebut sebagai pihak ketiga dan hingga kini belum ditemukan.<\/p>\n
\u201cSaya disuruh cari sendiri pemilik rekening dan penerima dana, seolah saya juga harus jadi penyidik. Lalu untuk apa ada polisi?\u201d cetusnya.<\/p>\n
Pertanyaan Kritis yang Tak Terjawab<\/p>\n
Dermawan bersama kuasa hukumnya menyampaikan lima poin pertanyaan krusial terhadap wartawan yang hingga kini belum dijawab penyidik:<\/p>\n
1. Status Hukum Ali Rido: Mengapa sosok yang mengatur penjualan dan menerima pembayaran tidak ditetapkan sebagai tersangka?<\/p>\n
2. Pemilik Rekening Nurhayati: Apakah pemberian rekening oleh Ali Rido bukan bagian dari skenario terstruktur penipuan?<\/p>\n
3. Hubungan Ali Rido – Nurhayati: Apakah ada kedekatan atau kerja sama antara keduanya dalam skema ini?<\/p>\n
4. Fokus Penyidikan Menyimpang: Mengapa penyidik justru mengejar sosok Nurhayati yang tidak diketahui keberadaannya, namun abai terhadap peran aktif Ali Rido?<\/p>\n
5. Dugaan Sindikat: Apakah kasus ini berdiri sendiri, atau bagian dari jaringan terorganisir yang kerap memanipulasi jual beli kendaraan?<\/p>\n
Kuasa Hukum Soroti Penyalahgunaan Wewenang<\/p>\n
Kuasa hukum Dermawan, Herman Darwin Nasution, SH., M.Hum., menyebut proses penyidikan justru menyimpang dari semangat penegakan hukum. Ia bahkan menyinggung adanya indikasi penyalahgunaan kewenangan dalam proses ini.<\/p>\n
\u201cIni kasus terang benderang. Bukti lengkap, ada transfer uang, kendaraan, dan saksi. Tapi hingga hari ini, tidak satu pun tersangka ditetapkan. Kami mendesak kendaraan yang dijual itu segera disita, dan aktor utama ditahan,\u201d ujar Herman.<\/p>\n
Ia menyebut penyidik justru lebih fokus mengejar sosok penerima dana yang tak bisa dihadirkan, alih-alih menyelidiki orang yang mengatur transaksi dan menguasai kendaraan.<\/p>\n
\u201cKami curiga ini bukan sekadar penipuan biasa, tapi bagian dari sindikat. Jika dibiarkan, ini bisa jadi preseden buruk bagi perlindungan konsumen dan integritas hukum,\u201d tegasnya.<\/p>\n
AKPERSI: Saatnya Kapolda Turun Tangan<\/p>\n
Ketua DPD Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Sumut, KH R. Syahputra, menilai kasus ini merupakan potret buram dari sistem peradilan yang rentan dimainkan oleh mafia hukum.<\/p>\n
> \u201cJika Polda tak tegas, kepercayaan publik akan ambruk. Ini momentum bagi Kapolda untuk bersikap. Jangan biarkan oknum penyidik menjadikan gelar perkara sebagai panggung pembenaran kegagalan mereka,\u201d tegasnya.<\/p>\n
Integritas Penegakan Hukum Dipertaruhkan<\/p>\n
Upaya konfirmasi wartawan kepada penyidik hanya dijawab singkat: \u201cNanti ya bang, setelah gelar perkara.\u201d Namun hingga forum berakhir, tak ada satu pun pernyataan resmi keluar dari pihak kepolisian.<\/p>\n
Kini publik menunggu: apakah Polda Sumut akan bertindak tegas membongkar dugaan sindikat penipuan ini, atau membiarkan korban terus dipinggirkan, sementara pelaku menikmati hasil kejahatannya. ( Tim Ajib Syah)<\/p>\n
Catatan Redaksi:
\nKasus ini tidak semata-mata tentang kerugian Rp148 juta, melainkan soal integritas institusi penegak hukum dalam melindungi warga negara. Jika gelar perkara justru menjadi ajang pembalikan logika keadilan, maka ke mana lagi masyarakat harus mencari perlindungan?<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"