RAJAWALINEWS – MEDAN – Antusiasme warga benar-benar meledak. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan yang digelar anggota DPRD Kota Medan, Jusup Ginting Suka, SE, di Jalan Parang, Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Sabtu (13\/12), diserbu ratusan warga hingga panitia kewalahan.<\/p>\n
Sosperda yang digelar di penghujung Desember 2025 itu menjadi agenda penutup tahun, namun justru menyedot perhatian besar masyarakat. Warga berbondong-bondong datang, bukan sekadar ingin mendengar materi kesehatan, tetapi juga ingin bertatap muka langsung dengan wakil rakyat yang dikenal aktif memperjuangkan bantuan pendidikan bagi anak sekolah hingga mahasiswa.<\/p>\n
Membludaknya warga di luar kuota undangan membuat suasana acara nyaris tak terkendali. Namun bagi Jusup Ginting, kondisi itu justru menjadi bukti bahwa masyarakat haus akan informasi dan solusi konkret, terutama terkait layanan kesehatan di tengah cuaca ekstrem dan pascabanjir yang masih menyisakan trauma.<\/p>\n
\u201cJumlah yang hadir jauh di atas target, tapi ini membuktikan warga ingin tahu dan paham hak mereka dalam pelayanan kesehatan. Apalagi kondisi sekarang, banyak warga yang membutuhkan layanan maksimal,\u201d ujar Jusup dalam sambutannya.<\/p>\n
Dalam kesempatan itu, politisi PDI Perjuangan tersebut juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Medan dan sekitarnya, yang menimbulkan korban serta kerugian materi dan nonmateri.<\/p>\n
\u201cSaya secara pribadi dan sebagai anggota DPRD Kota Medan dari PDI Perjuangan turut berbelasungkawa. Pemerintah harus hadir lebih maksimal, terutama dalam menjamin pelayanan kesehatan bagi para korban,\u201d tegasnya.<\/p>\n
Jusup mengungkapkan, Pemerintah Kota Medan telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp240 miliar untuk sektor kesehatan, ditambah skema BPJS UHC dan UHC primer. Ia mengingatkan pihak rumah sakit agar tidak sembarangan memulangkan pasien sebelum benar-benar pulih.<\/p>\n
Tak hanya itu, Jusup juga mendesak Dinas Sosial agar memprioritaskan bantuan bagi kelompok rentan, khususnya ibu-ibu lansia di Daerah Pemilihan (Dapil) 5.<\/p>\n
Ia pun meminta warga tidak ragu melapor jika mengalami hambatan dalam pengurusan administrasi kependudukan di kecamatan maupun Disdukcapil.<\/p>\n
\u201cSaya berharap ke depan semua biaya pengobatan bisa benar-benar gratis. Tapi masyarakat juga harus sadar dan tertib membayar pajak,\u201d ucapnya lugas.<\/p>\n
Menjelang perayaan Natal, Jusup memastikan tetap memberikan perhatian bagi kegiatan keagamaan di gereja-gereja se-Dapil 5. Meski nilainya tidak besar, ia menegaskan hal itu sebagai wujud kepedulian nyata terhadap jemaat dan masyarakat.<\/p>\n
\u201cInilah bentuk perhatian saya kepada warga dan gereja di dapil ini,\u201d katanya.<\/p>\n
Sementara itu, Staf Ahli fraksi PDI Perjuangan sekretariat DPRD Medan, Waldemar Sihombing menegaskan bahwa warga yang membutuhkan penanganan medis darurat tidak perlu takut. Cukup menunjukkan KTP, masyarakat berhak mendapatkan layanan melalui program Universal Health Coverage (UHC).<\/p>\n
\u201cKalau ada rumah sakit yang menolak atau mempersulit, segera lapor ke Pak Jusup Ginting. Kami akan tindak lanjuti,\u201d tegasnya.<\/p>\n
Pada sesi tanya jawab, keluhan warga mencuat tajam. Carles Hendrik Ketaren, warga Kecamatan Medan Maimun, mengungkapkan kekecewaannya terhadap pelayanan salah satu rumah sakit swasta. Ia menceritakan anaknya yang mengalami cedera kepala justru ditolak BPJS dengan alasan status mandiri dan tunggakan.<\/p>\n
\u201cPadahal ini kondisi darurat. Alasannya berubah-ubah. Saya merasa rumah sakit sewenang-wenang dan sangat mengecewakan,\u201d ungkapnya geram.<\/p>\n
Keluhan serupa disampaikan Benyamin Surbakti, warga Kwala Bekala. Ia mengaku diperlakukan tidak adil saat dirawat menggunakan BPJS kelas 1, namun justru dipindahkan ke kelas 2 dan diarahkan ke kamar VIP berbayar.
\n\u201cKarena saya protes keras, akhirnya saya ditempatkan di VIP tanpa biaya. Ini bukti masih banyak praktik yang merugikan pasien,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Sosperda yang awalnya hanya forum sosialisasi, berubah menjadi panggung curhat warga sekaligus alarm keras bagi pemerintah dan rumah sakit agar tak main-main dengan hak kesehatan masyarakat.<\/p>\n
Hadir pada kegiatan tersebut, perwakilan Dinsos, Syarif Hidayat Nasution, Mia Suryanti Ginting perwakilan BPJS Kesehatan Medan, Nurianun SH Perwakilan Medan Johor, Vestina Br Ginting Perwakilan Medan Johor, tokoh agama Pdt. Jhon Terkelin Ginting, Waldemar Sihombing staf fraksi PDI Perjuangan sekretariat DPRD Medan, dan seluruh tamu undangan. ( RUDI )<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"