RAJAWALINEWS – Deli Serdang – Puluhan mahasiswa dan elemen masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Sunggal menyatakan sikap tegas atas kasus pengeroyokan terhadap Ketua dan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Sunggal (DPC LPM Sunggal) yang terjadi di Kantor Desa Puji Mulyo, Kabupaten Deli Serdang.<\/p>\n
Peristiwa tersebut dinilai sebagai tindakan kriminal sekaligus upaya pembungkaman suara rakyat yang tengah memperjuangkan perbaikan fasilitas publik.<\/p>\n
Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pelapor atas nama Rico, terdapat dugaan keterlibatan oknum anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang berinisial DG dalam kejadian pengeroyokan tersebut.<\/p>\n
Koordinator aksi, Avin Valintino Ginting, S.Tr.P, menyampaikan bahwa dugaan keterlibatan anggota DPRD dalam aksi kekerasan merupakan tamparan keras bagi demokrasi dan supremasi hukum.<\/p>\n
\u201cAnggota DPRD adalah pejabat publik yang digaji dari uang rakyat. Seharusnya menjadi pelindung masyarakat, bukan justru diduga terlibat dalam tindakan kekerasan terhadap rakyat,\u201d tegas Avin, Rabu (21\/01\/2025).<\/p>\n
Ia menambahkan, tindakan pengeroyokan secara bersama-sama tidak hanya berpotensi melanggar hukum pidana, tetapi juga merupakan pelanggaran etik berat, sebagaimana diatur dalam:<\/p>\n
\u2022 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah<\/p>\n
\u2022 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3<\/p>\n
\u2022 PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD<\/p>\n
\u2022 Peraturan DPRD tentang Kode Etik Anggota DPRD<\/p>\n
Menurutnya, dugaan perbuatan tersebut telah:<\/p>\n
\u2022 Merusak citra dan martabat DPRD<\/p>\n
\u2022Mengkhianati kepercayaan rakyat<\/p>\n
\u2022Menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan<\/p>\n
\u2022Menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat<\/p>\n
Dalam pernyataan sikapnya, massa aksi menyampaikan empat tuntutan utama, yaitu:<\/p>\n
1. Mendesak Badan Kehormatan DPRD segera memproses dugaan pelanggaran etik secara terbuka dan transparan.<\/p>\n
2. Mendesak Ketua DPRD agar bersikap objektif dan tidak melindungi oknum yang diduga terlibat.<\/p>\n
3. Mendesak partai politik pengusung untuk menarik dan mencopot kadernya dari jabatan anggota DPRD.<\/p>\n
4. Mendesak agar segera dilakukan pemberhentian atau Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap oknum anggota DPRD berinisial DG.<\/p>\n
Mahasiswa menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan hukum dan sanksi tegas, demi menjaga marwah lembaga legislatif serta menjamin rasa keadilan bagi masyarakat.(Rudi)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"