RAJAWALINEWS – MEDAN \u2014 Dugaan pungutan liar (pungli) iuran sampah mencuat di Kelurahan Sei Kera Hilir I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan. Sabtu (08-08-2026)<\/p>\n
Sejumlah warga mengaku dipungut Rp25 ribu per bulan oleh Yusuf, yang disebut sebagai mandor sampah SKH I bersama jajaran petugas, namun pembayaran tersebut diduga tidak disertai kwitansi resmi.<\/p>\n
Jika benar sekitar 1.000 rumah dikenakan pungutan Rp25 ribu per bulan, maka uang yang terkumpul mencapai sekitar Rp25 juta setiap bulan.<\/p>\n
Pertanyaannya: ke mana uang tersebut mengalir dan apakah seluruhnya masuk dalam mekanisme penerimaan resmi Pemko Medan?<\/p>\n
Dugaan lain yang juga perlu diperiksa adalah persoalan ketidaksesuaian tarif. Warga menyebut rumah di dalam gang dibebankan tarif yang lebih tinggi dibanding tarif yang semestinya berdasarkan klasifikasi rumah dan wilayah pelayanan.<\/p>\n
Padahal, Pemko Medan telah memiliki aturan mengenai retribusi pelayanan kebersihan. Bahkan pada 2026, Wali Kota Medan menerbitkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Peninjauan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan.<\/p>\n
Sebelumnya, struktur tarif dalam Perda Kota Medan Nomor 10 Tahun 2012 memang membedakan tarif berdasarkan kualitas bangunan, luas bangunan, lokasi dan klasifikasi jalan.<\/p>\n
Karena itu, apabila ada petugas yang menarik uang di luar tarif resmi, tanpa bukti pembayaran resmi, atau memasukkan selisih pungutan untuk kepentingan pribadi, hal tersebut patut diperiksa secara serius.<\/p>\n
Wali Kota Diminta Turun Tangan<\/p>\n
Masyarakat meminta Wali Kota Medan Rico Waas dan Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap memberikan perhatian terhadap dugaan tersebut dan memerintahkan pemeriksaan terhadap mekanisme penarikan iuran sampah di Sei Kera Hilir I.<\/p>\n
Yang juga perlu dijawab adalah: bagaimana pengawasan terhadap mandor dan petugas di lapangan? Jika benar terdapat pungutan tidak resmi, apakah persoalan tersebut hanya dilakukan oleh oknum di tingkat bawah atau ada kelemahan pengawasan dari pihak atas?<\/p>\n
Masyarakat yang tengah menghadapi tekanan ekonomi tentu berharap pelayanan pemerintah tidak justru menjadi beban tambahan.
\nJangan sampai uang rakyat dipungut tanpa kejelasan. Jika resmi, tunjukkan dasar hukumnya. Jika tidak resmi, tindak tegas.<\/p>\n
Dasar Hukum yang Relevan
\nUU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik \u2014 mengatur penyelenggaraan pelayanan publik, hak masyarakat, kewajiban penyelenggara, larangan, pengaduan dan sanksi. UU ini juga menekankan perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan publik.<\/p>\n
UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP \u2014 telah berlaku sejak 2 Januari 2026 dan menjadi dasar hukum pidana nasional yang baru. Penerapan pasal pidana terhadap dugaan pungutan harus ditentukan berdasarkan fakta, status pelaku, cara pungutan dilakukan, serta hasil pemeriksaan aparat penegak hukum.<\/p>\n
Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Peninjauan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan merupakan aturan terbaru yang perlu dijadikan rujukan untuk memeriksa apakah tarif yang ditarik dari warga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<\/p>\n
Perda Kota Medan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menetapkan pelayanan kebersihan sebagai salah satu objek Retribusi Jasa Umum.
\nDengan demikian, dugaan ini perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen, kwitansi, daftar pelanggan, tarif resmi dan aliran uang, bukan sekadar asumsi.<\/p>\n
Rilis ini sekaligus meminta klarifikasi dari Yusuf selaku mandor sampah SKH I, pihak Kelurahan Sei Kera Hilir I, Kecamatan Medan Perjuangan, serta Dinas terkait di lingkungan Pemko Medan.(Redaksi)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"