Massa Aksi Unjuk Rasa di Bohongi Korlap Aksi

Hukum, Nasional382 Dilihat

RAJAWALINEWS – Jakarta – Aksi unjuk rasa di depan Mabes Polri Jum’at Tanggal 15/8/2025 Sekitar Pukul 14.00 Massa Aksi Menuntut dan meminta kepada Yang Punya otoritas Hukum yakni Kepolisian Republik Indonesia terutama Kapolri Jenderal Listyo Agar Mengusut tuntas kasus Hilangnya IPTU Tomi Marbun saat operasi DPO KKB di Papua yang sudah hampir 1 tahun dibungkam

Massa aksi menduga ada Negasi Negatif yakni penyangkalan, Peniadaan atau pengingkaran artinya bahwa secara umum Negasi digunakan untuk mengubah kenyataan, positif menjadi negatif atau untuk menyangkal suatu kebenaran.

Ketua Umum ORMAS SOLIDARITAS NASIONAL KEBHINEKAAN BERSATU atau disingkat (SNKB)
Ustadz.Bram.A.B
Yang hadir langsung sekaligus Menyampaikan Orasi dalam aksi unjuk rasa di depan Mabes Polri atas Kasus Hilangnya IPTU Tomi Marbun saat operasi DPO KKB di Papua .

Sangat Menyesal atas Perilaku Korlap yang telah mengingkari janjinya bahwa massa yang hadir dalam aksi tersebut akan dibayar dengan Rp.150.000/motor bahkan ada korlap yang mengaku datang dengan 50.mobil jenis Angkot.

Mereka datang dengan Transportasi masing-masing kemudian tidak diberikan makan dan minum ditempat aksi sampai ada massa perempuan yang lari pulang karena ketakutan saat Polisi lalulintas menggiring mobil peserta Aksi ke Senayan Pintu 7 oleh Petugas Polisi.
Sekitar Pukul 18.00 Massa Pulang dengan kecewa atas Janji Korlap aksi.
Termasuk saya sendiri akan diberikan jasa Orasi juga tidak diberikan.

Olehnya itu ORMAS SOLIDARITAS NASIONAL KEBHINEKAAN BERSATU atau disingkat SNKB sebagai wadah Masyarakat yang Berbhineka mengatakan bahwa kedatangan massa aksi Jum’at kemarin adalah massa yang dijanjikan bayar tetapi tidak dibayar.Dan mengutuk Korlap atau penanggungjawab Aksi dari Keluarga Iptu Tomi Marbun atas perilaku yang tidak beradab.

Dan saya berpesan kepada teman-teman apabila diajak kembali untuk melakukan aksi unjuk rasa menuntut Kapolri Untuk mengusut tuntas kasus Hilangnya IPTU Tomi Marbun saat operasi DPO KKB di Papua tidak perlu turun karena kita sudah dibohongi oleh Penanggungjawab Aksi.(Tim Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *