RAJAWALINEWS – MEDAN — Dugaan pungutan liar (pungli) iuran sampah mencuat di Kelurahan Sei Rengas II, Kecamatan Medan Area. Mandor sampah kelurahan bersama sejumlah anggota lapangan diduga menarik iuran sebesar Rp35.000 per bulan dari setiap rumah warga.Sabtu (22-08-2026).
Yang menjadi sorotan, warga disebut menerima kwitansi yang diduga menyerupai atau mengatasnamakan kwitansi resmi Pemko Medan. Jika benar kwitansi tersebut bukan diterbitkan oleh pihak yang berwenang, persoalan ini patut mendapat pemeriksaan serius karena menyangkut transparansi dan penggunaan nama pemerintah.
Dengan asumsi terdapat sekitar 1.000 rumah yang dikenakan pungutan, uang yang terkumpul diperkirakan mencapai Rp35 juta setiap bulan atau 420 juta dalam setahun.
Pertanyaannya, ke mana aliran dana tersebut dan atas dasar aturan apa pungutan Rp35.000 per rumah itu dilakukan?
Warga meminta pihak kelurahan, kecamatan hingga Pemerintah Kota Medan segera melakukan klarifikasi dan pemeriksaan terhadap mekanisme penarikan iuran tersebut, termasuk memastikan keaslian serta legalitas kwitansi yang beredar.
Masyarakat juga berharap Wali Kota Medan Rico Waas beserta jajaran terkait tidak tinggal diam dan segera turun tangan untuk memastikan apakah pungutan tersebut memiliki dasar hukum, masuk dalam mekanisme resmi pemerintah atau justru merupakan pungutan yang dilakukan tanpa kewenangan.
Catatan: Dugaan tersebut perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dan klarifikasi dari pihak terkait. Mandor sampah, pihak kelurahan, dan Pemko Medan juga perlu diberikan ruang untuk memberikan penjelasan agar pemberitaan tetap berimbang.
Kini pertanyaan publik sederhana: jika pungutan itu resmi, apa dasar hukumnya dan ke mana setoran Rp35 juta per bulan tersebut? Jika tidak resmi, siapa yang harus bertanggung jawab?(Muchlis)
